Cegah Penyimpangan, Walikota Danny Pomanto Minta Kejari Kawal Proyek Strategis Pemkot Makassar 2023

MAKASSAR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mengawal sejumlah proyek strategis Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar Tahun Anggaran 2023.

Baca juga: Kunjungan Kapolda Jateng ke Pulau Nusakambangan

Pengawalan proyek strategis ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto bersama Kepala Kejari Makassar Andi Sundari.

Penandatanganan pakta integritas berlangsung di Kantor Kejari Makassar, Jalan Amanagappa, Senin (3/04/2023).

Baca juga: Penuh Semangat, Warga Binaan Lapas Permisan Nusakambangan Sambut kedatangan PK Bapas

Walikota Danny Pomanto mengungkapkan ada beberapa proyek strategis Kota Makassar yang dikawal kejaksaan.

Seperti, Makassar Government Center (MGC), Makassar Core City Arena atau MACCA, Sirkuit Internasional Untia, hingga Japparate.

Baca juga: Sinergitas Lapas Permisan dan Polsek NK Tingkatkan Pelayanan dan Keamanan Penggeledahan Besukan

Pengawalan dari Kejari Makassar, kata Danny Pomanto sebagai upaya mitigasi mencegah penyimpangan pengerjaan suatu proyek.

Sehingga dengan adanya pengawalan ini tidak ada alasan lagi penyerapan anggaran, kualitas proyek, hingga administrasi proyek pemerintah mengalami kendala. 

Baca juga: Wujudkan Sinergitas, Lapas Permisan terima Patroli Sambang dari Polsek Nusakambangan

Ia pun tidak menampik masih banyak KPA/PPK dan PPTK yang kadang keliru dalam penafsiran hukum, meski pengerjaan proyek sudah sering dilakukan.

Danny Pomanto mencontohkan ada penawaran proyek yang ditender dengan ‘membuang’ 20?ri pagu anggaran. Sehingga dikhawatirkan berdampak pada kualitas proyek.

Baca juga: Sesi II Mapenaling oleh Seksi KPLP Lapas Permisan Nusakambangan

"Jadi tidak masuk akal itu tender buang 20%. Makanya menafsirkan terendah wajar itu harus jelas. Terendah sudah jelas, tapi wajarnya. Nah bagaimana memberikan ukuran wajar itu, ” kata Danny Pomanto.

"Makanya bersama Tim Kejari ada standarisasi, ada SOP-nya dan itu tafsiran hukumnya valid, ” tambahnya.

Ia juga meminta kepada OPD yang menjadi penanggung jawab proyek strategis untuk melakukan mitigasi resiko hukum.

"Saya wajibkan seluruh OPD melakukan mitigasi sebelum ancaman dan hambatan itu terjadi, dikonsultasikan dengan Kejari, ” ujarnya.

Dengan adanya pendampingan ini, ia berharap proyek strategis Pemkot Makassar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Baca juga: Kantor Hukum Indonesia Muda (KHIM) Berkibar di Sulsel, Fadli: Advokat dan Konsultan Hukum

"Ujungnya ini adalah penyerapan anggaran. Kita berharap tidak seperti tahun lalu, ” ucap Danny Pomanto.

Kepala Kejari Makassar Andi Sundari menyebut pengawalan yang diberikan merupakan bentuk mitigasi terhadap resiko hukum pelaksanaan proyek strategis Pemkot Makassar.

Makanya itu, Kejari memberikan pendampingan berupa rambu-rambu atau aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak.

Sehingga ia menegaskan pendampingan ini bukan menjadi jaminan tidak adanya temuan. 

"Kami hanya memberikan batasan-batasan sesuai aturan, kalau itu dilanggar maka itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pribadi yang bersangkutan, ” ungkap Andi Sundari.(***)

Baca juga: Penuhi Hak Warga Binaan, Lapas Permisan Nusakambangan gelar Sidang TPP